Negeri yang Terbajak

Harian Rakyat Jateng, 07 Maret 2015

Kegaduhan politik telah menjalar kemana-mana, bahkan melibatkan rakyat yang sebelumnya tidak acuh terhadap politik. Kegaduhan tersebut semakin menggejala setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berumur lebih dari empat bulan pada kenyataannya tidak mewakili ekspektasi publik. Penyebab utama adalah kekuasaan Presiden Jokowi yang ternyata dibajak oleh oknum yang merupakan mitra koalisinya. Walhasil, kebijakan-kebijakan yang diterapkan justru menyengsarakan rakyat, karena kebijakan tersebut bukan kehendak pribadi Presiden Jokowi, melainkan pesanan politik para oknum-oknum yang berkepentingan.

Kebijakan-kebijakan tersebut telah membuat publik kecewa berat terhadap Presiden harapan bangsa yang selama ini telah dinantikan taji kepemimpinannya. Beberapa kebijakan Presiden Jokowi terkesan diselesaikan secara tidak transparan, di antaranya penyelesaian kasus Komjen Budi Gunawan, BBM dinaikkan (meskipun kemudian diturunkan, tetapi tidak dibarengi dengan turunnya berbagai kebutuhan yang sebelumnya mengalami kenaikan signifikan), pengangkatan beberapa menteri berasal dari parpol, pengangkatan HM Prasetyo yang berasal dari parpol pendukungnya sebagai Jaksa Agung, kasus kisruh KPK dan Polri, serta masih banyak lagi lainnya. Di mana arah kebijakan tersebut?

Pasca pengumuman pemenang Pilpres, Presiden Jokowi telah memberikan banyak harapan kepada publik, mulai dari pembuatan rumah transisi, janji desain kabinet ramping dan bebas parpol, serta program-program menjanjikan lainnya yang terangkum dalam program Nawa Cita (9 agenda prioritas Jokowi-JK). Namun, semua harapan publik tersebut kini hanyalah sebuah mimpi yang tidak menjadi kenyataan, karena sudah terbukti pada kepemimpinan Presiden Jokowi mulai 20 Oktober 2014 atau pasca-pelantikannya hingga saat ini. Semoga ke depan program yang telah dicanangkan Presiden Jokowi terealisir dengan baik, karena kondisi bangsa kini semakin carut marut dan tak berarah.

Dalam situasi dan kondisi carut marut ini, pemimpin dituntut untuk tidak hanya mimpi berkuasa. Pemimpin harus tegas, tidak berjiwa medioker. Pemimpin harus mampu berkuasa sebenarnya dan menggunakan segala kemampuannya untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat. Bagaimana tidak disebut hanya mimpi berkuasa bila semua kebijakan yang diterapkan hampir semua salah kaprah dan tidak sesuai kehendak rakyat.

Publik kini sadar bahwa negara sebesar Indonesia harus dikendalikan oleh sosok yang benar-benar mampu memimpin, bukan pemimpi. Dalam konteks Presiden Jokowi, memang beliau dulu pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga dua periode (tetapi belum selesai masa jabatan), dan keberhasilannya tidak bisa dinihilkan. Kemudian memimpin Jakarta dengan hanya beberapa tahun (belum genap satu periode), dan keberhasilannya belum terlihat sama sekali. Belum mampu mengurusi Jakarta, beliau harus menanggung seluruh beban berat kepemimpinan di Indonesia. Sudah tentu, mengurus negara besar membutuhkan banyak tenaga, tidak seperti mengurus kota Solo yang lingkupnya sangat kecil.

Hutan belantara politik nasional sangat luas, sehingga membutuhkan sosok pemimpin yang berkapasitas intelektual ilmu al-‘ulama (pengetahuan ukuran ulama’), hikmatu al-‘ulama (kebijaksanaan para hukama’), dan siyasatu al-mulk (kepiawaian berpolitik para raja). Sedangkan kapasitas tersebut belum semuanya dimiliki oleh Presiden Jokowi. Selain itu beliau juga belum mengenal politik nasional secara komprehensif. Misalnya dalam penetapan para kabinet yang tidak berdasarkan the right person on the right place (professional). Kalau dalam Islam, Nabi Muhammad pernah menegaskan bahwa serahkanlah sesuatu kepada ahlinya, dan jika tidak maka tunggulah saat kehancurannya.

Meskipun konsep tersebut tidak baku dalam dunia politik, tetapi sudah menggambarkan eksistensi kepemimpinan Presiden Jokowi beserta para kabinetnya selama hampir empat bulan kepemimpinannya. Kepemimpinan Presiden Jokowi hanya didesain dengan janji-janji politik; dipoles dengan berbagai visi dan misi. Akan tetapi, realisasi janji-janji tersebut tidak ada sama sekali, baik yang disodorkan kepada para pendukung maupun bukan. Lebih parah, kebijakan yang selama ini diterapkan hanya dimakan oleh oknum-oknum berkepentingan di negara kita.

Masih ingatkah debat calon Gubernur DKI Jakarta silam? Chusnul Mar’iyah, pakar politik Universitas Indonesia dalam artikelnya menjelaskan bahwa pada saat itu ketika Presiden diberikan pertanyaan, “Bagaimana dan apa yang harus dilakukan pemimpin dalam memimpin birokrasi?” Presiden menjawab akan memimpin seperti CEO (chief executive officer). Jawaban tersebut menuai banyak sanggahan, tak terkecuali oleh Chusnul Mar’iyah, bahwa pemimpin politik bukan seperti pemimpin perusahaan, yang profit oriented, apalagi dalam konteks memimpin negara.

Pemimpin negara membutuhkan banyak pemahaman dan pengetahuan. Tidak hanya dukungan publik yang notabene belum mengerti tentang politik. Mereka telah digiring opini publik dan media tidak independen yang justru menyesatkan, bukan berdasarkan orientasi pada kebenaran. Sebelum memimpin suatu negara, setiap calon pemimpin harus mampu mengetahui secara komprehensif problem yang ada dalam negara, agar ketika memimpin telah siap membuat berbagai kebijakan secara cepat dan tepat; sesuai dengan kondisi dan situasi rakyat.

Di sisi lain, Chusnul Mar’iyah mengatakan bahwa presiden diharapkan tidak berbangga diri dengan hanya mampu mengurangi anggaran pengeluaran negara melalui kebijakan; Presiden menggunakan pesawat kelas ekonomi, kegiatan kementerian yang dilarang di hotel, dan lain sebagainya. Meskipun oleh pakar ekonomi anggaran yang diminimalisir dalam pengeluaran negara seperti yang dilakukan Presiden Jokowi bisa ditabung, namun apakah layak pemerintahan Presiden Jokowi mengklaim pengeluaran negara irit? Sedangkan program unggulan Presiden Jokowi selama ini belum ada yang disentuh? Diakui, program-program yang selama ini dilaksanakan Presiden Jokowi belum mengindikasikan program unggulannya. Maka tak ayal jika anggaran negara saat ini masih berjumlah besar.

Dalam rangka mengatasi seluruh penderitaan bangsa, Presiden Jokowi harus menerapkan kebijakan dengan mantap dan tepat. Presiden harus mampu menggerakkan seluruh menteri di kabinetnya untuk membangun bangsa Indonesia. Dalam memimpin Indonesia, Presiden tidak mungkin melakukan kebiasaan pencitraan dengan gaya blusukan. Indonesia sangat luas, tidak seperti Jakarta, bahkan Solo yang hanya sedikit warga. Indonesia kini telah berada pada shutting down government (pemerintahan kondisi kacau), karena kekuasaan dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, Presiden Jokowi harus bangkit menciptakan negara yang berdaulat. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Oleh: Muhammad Ali Fuadi, Ketua Bidang Demokrasi di Center for Demokracy and Religius Studies (CDRS) UIN Walisongo Semarang